RULES OF ENGAGEMENT (ATURAN PELIBATAN) DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

1. Pendahuluan 

Secara umum Aturan Pelibatan dapat didefinisikan sebagai: Petunjuk – petunjuk yang disusun oleh Pemerintah suatu negara untuk menggambarkan keadaan lingkungan strategis serta pembatasan-pembatasan dalam mana kekuatan angkatan perang negara tersebut (darat, laut dan udara) akan memulai dan atau meneruskan kontak tempur dengan kekuatan pihak lain atau musuh.

Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa pengaturan atau pembuatan Aturan Pelibatan (ROE) merupakan wewenang pemerintah suatu negara, sedangkan para pemimpin militernya mulai dari yang tertinggi sampai ke tingkat komandan lapangan (on scene commander) adalah pelaksana ROE tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pada hakekatnya setiap tindakan militer yang dilakukan baik dalam masa perang maupun dalam masa damai, apapun wujudnya, tidak lain merupakan keputusan politik pemerintah sipil. Disinilah sebenarnya esensi dari pengertian “civilian supremacy over military” di suatu negara demokrasi dimana para pemimpin militer tunduk pada “the elected politician”, dalam hal ini Presiden atau Kepala Pemerintahan.

Maaf untuk membaca full akses konten dalam format post artikel silahkan terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota milist FKPM.

Posted in Kajian 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *