RULES OF ENGAGEMENT (ATURAN PELIBATAN) DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

1. Pendahuluan 

Secara umum Aturan Pelibatan dapat didefinisikan sebagai: Petunjuk – petunjuk yang disusun oleh Pemerintah suatu negara untuk menggambarkan keadaan lingkungan strategis serta pembatasan-pembatasan dalam mana kekuatan angkatan perang negara tersebut (darat, laut dan udara) akan memulai dan atau meneruskan kontak tempur dengan kekuatan pihak lain atau musuh.

Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa pengaturan atau pembuatan Aturan Pelibatan (ROE) merupakan wewenang pemerintah suatu negara, sedangkan para pemimpin militernya mulai dari yang tertinggi sampai ke tingkat komandan lapangan (on scene commander) adalah pelaksana ROE tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pada hakekatnya setiap tindakan militer yang dilakukan baik dalam masa perang maupun dalam masa damai, apapun wujudnya, tidak lain merupakan keputusan politik pemerintah sipil. Disinilah sebenarnya esensi dari pengertian “civilian supremacy over military” di suatu negara demokrasi dimana para pemimpin militer tunduk pada “the elected politician”, dalam hal ini Presiden atau Kepala Pemerintahan.

2. Dampak Hukum

Selain daripada itu, setiap tindakan militer pasti akan berdampak atau paling kurang mempunyai kaitan dengan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Dampak maupun kaitan dengan hukum ini akan sangat terasa pada pengerahan dan penggunaan kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena sifat laut dan udara yang universal saling berhubungan tanpa batas, khususnya NKRI yang kondisi geografisnya merupakan negara kepulauan  (archipelagic state) dimana 2/3 wilayahnya terdiri dari laut, dan dengan batas antara negara tetangga sebagian besar berbatasan dengan laut, maka hukum laut internasional seperti UNCLOS 82 dan hukum konflik bersenjata (Law of Armed Conflict) khususnya  “the law of Naval Warfare” akan sangat mempengaruhi bahkan membatasi tindakan–tindakan yang akan diambil oleh unsur-unsur Angkatan laut dalam melaksanakan tugasnya di laut.

Untuk NKRI masih ditambah lagi dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 3 (tiga) buah yang disediakan untuk kepentingan pelayaran internasional, kapal-kapal perang asing maupun armada niaga asing akan selalu melintasi alur laut tersebut. Kondisi batas negara lewat laut maupun ALKI, akan menyebabkan unsur-unsur  Angkatan Laut (baca: kapal-kapal perang), akan senantiasa berinteraksi dengan kekuatan – kekuatan Angkatan Laut asing maupun kekuatan non Angkatan Laut.

Interaksi yang tidak terhindarkan ini membutuhkan suatu tindakan yang tepat agar tidak menyalahi hukum internasional yang berlaku dan yang terutama tidak membawa kerugian bagi diri sendiri maupun terhadap negara pada umumnya. Dengan kata lain bahwa setiap tindakan atau interaksi dengan kekuatan angkatan laut asing, akan selalu membawa dampak politik sekaligus hubungan antara kedua negara. (contoh: interaksi antara kapal perang AL Indonesia dengan kapal-kapal perang Malaysia di Perairan Ambalat, Kalimantan Timur).

Karena merupakan produk Pemerintah, maka Aturan Pelibatan (ROE) tidak akan berisi tindakan-tindakan yang bersifat taktis unsur, juga tidak mencakup pembatasan-pembatasan dalam sistem operasional khusus. Demikian pula tidak akan meliputi masalah-masalah yang menyangkut keselamatan (safety), bahkan tidak memuat doktrin angkatan, taktik dan prosedur. Selanjutnya suatu Aturan Pelibatan (ROE) tidak akan menjadi suatu “perintah yang tegas” sehingga tidak akan pernah berfungsi sebagai pengganti suatu strategi militer bagi kekuatan–kekuatan yang digelar dimasa damai, krisis maupun masa perang.

Pada gambar diagram Venn dibawah ini menunjukkan dua buah lingkaran konsentrik, lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain. Daerah dari lingkaran yang lebih besar mencakup semua tindakan yang dilakukan dan yang diperbolehkan oleh hukum baik hukum nasional maupun hukum konflik bersenjata (law of Armed conflict). Sedangkan yang berada pada lingkaran yang lebih kecil atau yang berada didalam, menunjukkan tindakan yang dapat dilakukan atau diambil, yang diatur dalam Aturan Pelibatan.

Jadi jelas kelihatan bahwa tindakan–tindakan yang diatur dalam Aturan Pelibatan, dibatasi secara tegas oleh aturan–aturan atau hukum konflik bersenjata yang berlaku  secara universal dimana semua negara wajib mematuhinya. Dengan kata lain, hukkum konflik bersenjata mengikat setiap tindakan suatu negara beserta angkatan bersenjatanya, dimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam Aturan Pelibatan harus tetap berada dalam koridor hukum tersebut dan tidak boleh bertentangan.

Pemerintah suatu negara sewaktu-waktu, dapat saja merubah Aturan Pelibatan bagi angkatan bersenjatanya berdasarkan pertimbangan sendiri, mungkin karena perubahan situasi lingkungan strategik atau bahkan karena perubahan policy pemerintahannya. Namun hukum internasional hanya dapat dirubah berdasarkan persetujuan internasional negara-negara di dunia.Jadi jelaslah bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum konflik bersenjata dan hukum nasional, sangat penting pengaruhnya di dalam menyusun Aturan Pelibatan.

3. Faktor-faktor lain 

Selain dari pengaruh faktor-faktor tersebut diatas, Aturan Pelibatan juga mencerminkan pengaruh dominan dari faktor-faktor politik, ekonomi dan militer, yang dalam hal ini sejalan dengan faktor-faktor dominan yang menjadi pilar-pilar penopang dari Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy). 

Pada diagram Venn yang lain di bawah ini, menggambarkan Aturan Pelibatan merupakan hasil interaksi dari gabungan keempat faktor yang telah disebutkan diatas. Perpotongan atau Interseksi keempat lingkaran yang berbeda titik pusatnya menggambarkan letak daripada Aturan Pelibatan.

Dalam keadaan yang sebenarnya, diameter keempat lingkaran tersebut sebenarnya tidak sama sehingga besar tiap-tiap lingkaran pun tentunya tidak sama. Hal ini disebabkan karena pengaruh relatif dari keempat faktor dominan tersebut sesungguhnya berbeda satu dengan yang lain tergantung dari kondisi dan lingkungan negara bersangkutan.

Dari ilustrasi tersebut dapat dimengerti bahwa Aturan Pelibatan (ROE) tersusun antara lain untuk mencapai tujuan politik yang sudah ditetapkan dan karena itu memenuhi ketentuan sesuai dengan observasi clausewitz yang menyatakan bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan menggunakan sarana lain.

Diagram Venn juga menggambarkan bahwa Aturan Pelibatan membatasi kegiatan operasi militer bahkan lebih ketat dengan persyaratan-persyaratan hukum nasional maupun internasional di masa damai dan sebaliknya ROE tidak akan lebih bersifat membatasi daripada yang dikehendaki dalam hukum bila negara dalam keadaan konflik atau perang.

4. Tujuan Aturan Pelibatan 

Aturan Pelibatan merupakan sarana utama bagi para pengambil keputusan tingkat Nasional seperti Presiden, Menteri Pertahanan atau Dewan Keamanan nasional untuk memberikan petunjuk umum mengenai penyebaran kekuatan (Deployment of forces) di waktu damai guna menangani masalah-masalah keamanan dan pada waktu perang sebagai sarana kontrol atas jalannya pertempuran. Aturan Pelibatan menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang bersifat strategis yang dibuat di tingkat atas, dan menyediakan suatu mekanisme untuk mengawasi peralihan yang mungkin terjadi dari situasi damai ke situasi perang.

Pada umumnya Aturan Pelibatan mempunyai 3 (tiga) tujuan yang spesifik yaitu:

a.   Tujuan Politik

Aturan Pelibatan memuat upaya-upaya atau langkah-langkah yang harus diambil dan untuk memberikan keyakinan pada pengambil keputusan bahwa kebijaksanaan nasional akan tetap ditaati khususnya dimasa perang atau dalam keadaan darurat dalam mana waktu tidak memungkinkan adanya komunikasi langsung antara pengambil keputusan politik dengan para pemimpin militer di lapangan. Aturan tersebut haruslah cukup fleksibel agar dapat mengakomodasi perubahan lingkungan atau keadaan. Aturan seyogyanya dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan cara bertindak militer sejalan dengan kepentingan politik dan memberikan kesempatan yang sangat kecil bagi kemungkinan tindakan militer yang akan mengakibatkan meningkatnya eskalasi dan reaksi yang tidak diinginkan. Dengan alasan ini pula antara lain para penguasa sipil (pengambil keputusan), di beri kewenangan dalam penggunaan senjata-senjata tertentu seperti senjata nuklir, kimia dan senjata pamungkas lainnya, karena pertimbangan akibat yang ditimbulkan sangat luas. Ingat peristiwa tenggelamnya kapal perusak Argentina Belgrano oleh Kapal Selam Inggris sewaktu terjadi perang Falksland, dimana perintah untuk menembakkan terpedo tidak diberikan oleh komandan kapal selam Inggris melainkan atas izin pemerintah Inggris di London. Khusus aturan di masa damai, dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua tingkat komando operasional secara konsisten memegang teguh pilihan pada saatmelaksanakan hak pembelaan diri (self-defense) sesuai dengan ketentuan hukum.

b. Tujuan militer

Aturan Pelibatan memberikan pembatasan-pembatasan yang mengikat terhadap tindakan seorang komandan di lapangan dalam mengatur kekuatannya untuk mencapai tujuan tugasnya secara sukses. Aturan tersebut harus di susun begitu rupa agar tidak sampai mengintervensi hak dan tanggungjawabnya untuk melindungi kesatuannya terhadap serangan (attack) atau ancaman segera (Imminent threat) terhadapnya.

Aturan tersebut haruslah jelas dan tegas, menghindari kata-kata yang mengandung arti ganda (ambiquity) yang dapat membawa komandan lapangan bertindak kurang hati-hati atau sembrono, yang pada gilirannya dapat membahayakan atau merugikan kepentingan nasional melalui tindakan yang di bawah standar atau sebaliknya diatas standar.

Pelaksanaan operasi militer dalam suatu situasi yang menegangkan, selalu mengandung keseimbangan (balance) antara ancaman (threat) dan kontra ancaman (Counter threat) di kedua belah pihak. Tujuan utama dari Aturan Pelibatan ini adalah untuk menjaga keseimbangan tetap terjaga dan tidak terganggu oleh tindakan yang bermaksud untuk pembelaan diri namun diartikan lain oleh pihak lawan.

c. Tujuan Hukum

Aturan Pelibatan memberikan petunjuk bagi satuan-satuan operasional dilapangan, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang diperlukan untuk Pembelaan Diri (self defense) yang membolehkan para komandan bertindak sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai atau menyelesaikan tugas militernya di dalam batas-batas kebijaksanaan nasional (national policy) yang telah ditetapkan.

Jadi Aturan Pelibatan merupakan alat utama untuk meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh para komandan di lapangan, tetap berada dalam koridor hukum baik nasional maupun internasional.

5. Aturan Pelibatan masa damai dan masa perang

ROE masa damai, haruslah dibedakan dari ROE masa perang atau konflik. Pada umumnya, Aturan Pelibatan dimasa damai, membatasi tindakan-tindakan militer termasuk penggunaan kekuatan respons defensif, aksi-aksi yang dapat menimbulkan permusuhan ataupun demonstrasi-demonstrasi yang bermuatan niat permusuhan dalam situasi yang jauh dari konflik bersenjata (aman). Aturan –aturan tersebut sarat berisi hak-hak pembelaan diri (self defense) dan memberikan petunjuk bagaimana melaksanakan hak tersebut dengan baik dan benar. Sedangkan Aturan Pelibatan di masa konflik bersenjata atau bahkan perang, tidak membatasi respons militer pada aksi defensif saja, tetapi justru memberikan batas-batas pada tindakan yang konsisten dengan tujuan nasional.

Strategi militer dan hukum konflik bersenjata, penggunaan sarana dan metode peperangan yang akhirnya akan mempengaruhi taktik kesenjataan. Aturan-aturan ini mencakup pembatasan-pembatasan dalam penggunaan senjata dan sasaran-sasaran tertentu serta menjamin pemberian perlindungan pada unit-unit non kombatan.

Dengan demikian Aturan Pelibatan di masa perang (krisis) adalah merupakan sebuah sarana yang berguna untuk menjamin bahwa kekuatan digunakan untuk mencapai tujuan militer yang diharapkan, serta pemenuhan dari tujuan politik negara.

6. Hak untuk pembelaan diri (Right of self defense)

Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa semua Aturan Pelibatan di masa damai, didasarkan pada pemikiran untuk menjalankan hak Pembelaan diri. Setiap komandan harus mengerti bahwa hak pembelaan diri ini dapat diterapkan untuk 2 (dua) tujuan: Pertama, Melindungi komando atau kesatuan, dan Kedua, Melindungi negaranya.

Dalam setiap Aturan Pelibatan haruslah berisi peringatan bahwa: nothing in this Rules is intended to limit the Commanders right of self defense”. Aturan ini mengandung arti bahwa pembelaan diri tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu, komandan, dan kesatuan dari suatu serangan atau ancaman serangan pihak lain, tetapi juga memberikan petunjuk bagaimana kekuatan bersenjata dapat digunakan untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, seperti wilayah teritorial sendiri atau untuk mempertahankan unit kesatuan lain yang bukan di bawah komando sendiri  dari serangan musuh.

7. Pengertian Pembelaan Diri (Self Defense) 

Ketentuan hukum yang mengatur penggunaan kekuatan bersenjata dalam hal Pembelaan Diri adalah sama, baik untuk melindungi individu, kapal, pesawat terbang atau melindungi negara. Tindakan Pembelaan Diri dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan seperti: Pertama, adanya satu situasi yang membutuhkan penggunaan kekuatan misalnya karena keterpaksaan (necessity). Kedua, besarnya atau banyaknya kekuatan yang digunakan haruslah proporsional terhadap situasi yang menimbulkan keterpaksaan tersebut. Ketiga, penggunaan kekuatan dilakukan bila ada ancaman nyata dari suatu serangan yang cepat dan dekat (imminent threat) dengan kesatuan kita. Keempat, disamping proporsional, penggunaan kekuatan haruslah terbatas intensitasnya, lamanya dan magnitudenya (besarnya). Dapat ditambahkan bahwa di masa damai kekuatan tidak pernah digunakan sebagai cara untuk memberi “hukuman” ataupun suatu “pembalasan dendam” (reprisal) terhadap pihak lain. Masalah lain yang perlu diperhatikan ialah apa yang disebut sebagai a Hostile Act (tindakan bermusuhan) dan Hostile Intent (niat bermusuhan). Suatu tindakan bermusuhan tidak lain adalah penggunaan nyata kekuatan bersenjata yaitu Penyerangan yang ditujukan kearah kita. Sedangkan niat bermusuhan adalah suatu ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dilakukan secara cepat dan dalam jarak yang cukup dekat dengan kesatuan sendiri.

Terhadap kedua tindakan lawan ini , kita diberi hak sesuai hukum yang berlaku untuk melakukan tindakan Pembelaan Diri dengan menggunakan semua sarana yang sah yang dapat diperoleh.(All authorized means available).

8. Pengejaran Pembelaan Diri (Self Defense Pursuit) dan Pengejaran Segera (Hot Pursuit)

Dipandang dari segi hukum dan Aturan Pelibatan, kedua kasus tersebut diatas sangat berbeda perlakuannya. Pengejaran karena Pembelaan Diri, mengacu pada pengejaran terhadap kekuatan lawan yang bermusuhan, yang diawali dengan tindakan respons dan pembelaan atau pertahanan sebagai akibat tindakan bermusuhan dari lawan , dan karena itu sah secara hukum dilakukan pengejaran. Hambatan geografi akan menghambat pengejaran karena misalnya pihak yang dikejar memasuki  wilayah teritorial negara ketiga atau bahkan ke wilayah negaranya sendiri.

Sedangkan Pengejaran segera (hot pursuit) merupakan hak yang diberikan kepada negara-negara pantai dan kepulauan dalam upayanya menegakkan hukum nasionalnya terhadap kapal-kapal asing yang melanggar hukum di wilayahnya seperti di laut internal dan laut teritorial. Syarat pengejaran haruslah terus menerus dan segera berlandaskan hukum laut internasional tentang “hot pursuit” ( Pasal 23 dari konvensi hukum laut tahun 1958).

Juga pengejaran segera tidak boleh di mulai di laut bebas, padahal pengejaran dalam konteks Pembelaan Diri justru banyak dimulai dan dilakukan di laut bebas. Jadi jelas bahwa Pengejaran Segera tidak relevan dalam Aturan Pelibatan khususnya tindakan pembelaan diri.

9. Kesimpulan 

Aturan Pelibatan yang komprehensif harus selalu ada baik masa damai maupun masa perang atau konflik khususnya bagi unsur-unsur Angkatan Laut (kapal perang) dan Angkatan Udara karena aturan tersebut dapat dijadikan pegangan bagi para komandan unsur di lapangan agar dapat mengambil tindakan yang tepat, cepat dan benar bila dihadapkan pada situasi yang tidak diinginkan , sesuai dengan hukum yang berlaku . Dengan demikian dapat dihindari pengambilan keputusan dan tindakan yang salah yang dapat membawa kerugian bagi satuannya maupun bagi negara pada umumnya. Hal ini penting untuk dipahami karena unsur-unsur laut dan udara tersebut sewaktu-waktu akan terlibat dengan kekuatan asing mengingatmedantugas kedua kekuatan tersebut sangat mungkin berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Aturan Pelibatan merupakan salah satu instrument utama yang digunakan untuk menyatakan kebijakan Pemerintah dibidang Keamanan dan Pertahanan, dan untuk meyakinkan bahwa kekuatan Angkatan Bersenjata benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan politik yang sudah ditetapkan.

Dimasa damai Aturan Pelibatan mencerminkan pembatasan-pembatasan yang perlu dipatuhi di bidang hukum, politik, diplomatik dan militer terhadap pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.

Dimasa Krisis atau perang, Aturan Pelibatan memberikan keleluasaan yang cukup besar dalam penggunaan kekuatan militer, namun harus tetap berada dalam koridor kebijaksanaan Pemerintah sipil yang sah. Setiap Komandan kesatuan diberi hak untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi kesatuannya dalam tindakan pembelaan diri. Sedangkan penguasa tertinggi pemerintahan memiliki kewenangan untuk memerintahkan penggunaan jenis-jenis senjata pamungkas tertentu.

Aturan Pelibatan harus mempunyai mekanisme yang baik untuk melakukan perobahan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Posted in Kajian 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

m4s0n501