KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL AUSTRALIA: DEFENCE UPDATE 2007

Oleh: Alman Helvas Ali

1. Pendahuluan 

Pada 5 Juli 2007 Australia kembali menerbitkan dokumen keamanan nasional yang bertajuk Australia’s National Security: A Defence Update 2007. Dibandingkan dengan edisi sebelumnya yaitu Australia’s National Security: A Defence Update 2005, dokumen tersebut secara lebih fisik lebih tebal dan secara politis menggambarkan kepercayaan diri Australia yang makin kuat untuk lebih berperan luas dan aktif dalam menata keamanan kawasan dan global.

Salah satu program pembangunan kekuatan dalam Defence Update 2007 adalah pengadaan kapal perusak berkemampuan peperangan udara. Terkait dengan itu, pada 20 Juni 2007 Australia secara resmi mengumumkan pemenang tender program SEA 4000 (Air Warfare Destroyer/AWD), yaitu galangan Navantia dengan desain kapal fregat F-100, Spanyol menyisihkan Gibbs & Cox dari Amerika Serikat. Naskah ini akan membahas tentang Defence Update 2007, pembangunan kekuatan laut Australia dan implikasinya terhadap kepentingan nasional Indonesia di laut.

2. Defence Update 2007 

Dalam Buku Putih Pertahanan Australia 2000, kepentingan strategis Australia adalah, (i) ensure the Defence of Australia and its direct approaches, (ii) foster the security of our immediate neighbourhood, (iii) support strategic stability in the wider Asia-Pacific region, dan (iv) support global security. Kepentingan strategis tersebut pencapaiannya dilakukan melalui Strategi Militer Australia, yang mencakup, (i) defeat of attacks on Australia/DAA, (ii) defence of Regional Interest/DRI, defence of global interest/DGI, (iii) protection of national interests/PNI, dan (iv) shaping the strategic environment.[i]

Berbeda dengan edisi 2005 yang hanya terdiri atas tiga bab, Defence Update 2007 terbagi enam bab. Adapun urutannya adalah Bab 1 Australia’s Strategic Environment, Bab 2 Australia’s Defence Policy, Bab 3 Applying Australia’s Military Power, Bab 4 Update On Operations, Bab 5 Update on Capability dan Bab 6 Update on People and Resources. Sebagai perbandingan, urutan bab Defence Update 2005 yaitu Bab 1 The Strategic Environment, Bab 2 Defence Policy dan Bab 3 Capability and Resources.

Pada Bab I, dikupas tentang the strategic framework dan regional impacts. Di situ ada sub bab the strategic framework, yang mendefinisikan isu sentral terhadap keamanan nasional Australia meliputi (i) terorisme, (ii) fragile states dan (iii) proliferasi senjata pemusnah massal.[ii] Sementara perkembangan lingkungan strategis di Asia Pasifik mendapat ulasan dalam sub bab regional impact, di mana isu territorial threat dan kawasan Pasifik Selatan dan Timor Timur mendapat perhatian khusus.

Territorial threat adalah isu pertahanan benua Australia, di tengah ancaman non tradisional yang tak bisa ditangkal dengan mengandalkan pada kondisi geografis Australia yang dipisahkan oleh laut dengan kawasan sekitarnya. Ancaman non tradisional itu mencakup teroris ekstrimis yang didukung oleh jaringan global, efek limpahan (spill over) dari negara-negara lemah dan gagal, proliferasi senjata pemusnah massal dan potensi pandemi kesehatan (flu burung dan lain-lain).[iii] Untuk menghadapi ancaman tersebut, dinyatakan, we can hardly expect allies to help us if we don’t provide for our own security.[iv] Sehingga mempertahankan Australia tetap merupakan tugas dasar dari semua komponen kekuatan nasionalnya.

Di samping memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan di kawasan Pasifik Selatan dan Timor Timur, Australia tetap mencurahkan hirauan terhadap negara-negara lainnya di Asia Pasifik (the broader Asia Pacific). Apabila negara-negara besar Asia Pasifik lainnya diuraikan satu persatu, kawasan Asia Tenggara dikelompokkan secara khusus. Dalam membahas perkembangan di kawasan ini, perhatian Australia lebih banyak difokuskan terhadap Indonesia, sehingga terkesan bahwa Asia Tenggara adalah Indonesia.

Fokus Australiadi kawasan itu mencakup isu terorisme dan Indonesia. Menyangkut yang terakhir, Australiamengulas isu terorisme, konsolidasi demokrasi dan tak ketinggalan Perjanjian Lombok yang ditandatangani 13 November 2006.[v] Juga digarisbawahi kembali komitmennya akan keutuhan wilayahIndonesia, suatu pernyataan yang tidak dinyatakan dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dalam dokumen itu.

Kawasan lain yang menjadi fokus adalah Timur Tengah. Mengingat ketiga isu keamanan (terorisme, fragile states dan proliferasi senjata pemusnah massal) dipandang pentingnya (importance) terhadap kepentingan nasional Australia dan potensinya untuk menata ulang (reshape) keamanan global, maka kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik akan terus menjadi fokus perhatian negeri tersebut.

Berbeda dengan, dalam edisi 2007 Bab 2 tentang Australia’s Defense Policy hanya terdiri dua sub bab, yaitu Where Australia Must Lead dan Where Australia Should Contribute. Sebagai perbandingan, pada Defence Update 2005 Bab 2 berisikan kerjasama keamanan yang telah terjalin dengan negara-negara lain. Dinyatakan dalam Defence Update 2007, kebijakan pertahanan Australia akan selalu mencakup fokus pada kawasannya.[vi]

Pertanyaan, secara geografis di mana saja Australia akan menjadi pemimpin dalam keamanan di kawasan? Mengutip Defence Update 2007, our paramount defence interest includes the archipelago and the maritime approaches to Australia to our west, north and east.[vii] Dengan kata lain, Indonesia berada dalam cakupan wilayah paramount defence interest-nya Australia. Hal demikian tidak aneh, sebab sudah ditegaskan oleh Paul Dibb dalam The Dibb Report yang diterbitkan tahun 1985.

Menurut laporan itu, kawasan kepentingan militer Australiamemanjang antara 1000-1500 mil laut dari wilayahnya. Paul Dibb berargumen Australiaharus dapat memproyeksikan kekuatan militer ke kawasan tersebut untuk menjamin pertahanan Australiadari serangan militer. Meskipun The Dibb Report diterbitkan 22 tahun silam, akan tetapi masih kontekstual dengan kondisi saat ini dan masih dianut oleh Australia dalam kebijakannya. Apa yang diuraikan dalam Defence Update 2007 menguatkan hal tersebut.

Gambar 1. Kawasan Langsung Kepentingan MiliterAustralia

(Sumber: A Foundation Paper on Australia’s Maritime Strategy)

Pada sisi lain, Australia menyadari tak dapat bertindak sendiri sebagai kekuatan militer untuk menangani keamanan kawasan dan global. Sehingga kerjasama dengan negara-negara sekutu dan sahabat cukup penting berbentuk operasi koalisi. Dalam operasi koalisi, Australian Defence Force akan berpartisipasi pada semua spektrum operasi, mulai dari warfighting hingga operasi stabilisasi dan misi tanggap kemanusiaan.[viii] Meskipun Defence Update 2007 tidak mengidentifikasi secara jelas di wilayah mana saja kekuatan militer Australia akan berkontribusi, namun memperhatikan contoh-contoh yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Australia akan berkontribusi di wilayah mana pun di dunia sepanjang di sana terdapat kepentingan nasionalnya yang strategis. 

Bab 3 Defence Update 2007 yang bertajuk Applying Australia’s Military Power makin menegaskan aspirasi sekaligus rasa percaya Australia dalam menangani keamanan regional dan global. Bab ini terdiri atas sub bab International Security Partnership, Whole of Government Responses dan A Joint and Integrated Organisation. Menarik untuk mencermati uraian tentang kemitraan keamanan internasional Australia, yang mana dibagi atas (i) Australia’s role as a security leader, (ii) Australia’s role as a security contributor, (iii) aliansi dengan Amerika Serikat dan (iv) hubungan kerjasama keamanan jangka panjang dengan negara-negara lain.

Dua hal pertama sudah jelas merupakan aspirasi politik Australia selama ini. Sejak 1999, negeri itu terus menerus mengirimkan kekuatan militernya ke beberapa kawasan dunia dengan alasan demi stabilitas keamanan kawasan dan global. Sebagai pemimpin keamanan, Australia menggunakan pendekatan lead, shape and engage untuk menstabilisasi kondisi di fragile states.[ix] Peran pemimpin keamanan dimainkan oleh Australia pada kawasan terdekatnya (immediate region).

Adapun peran Australia sebagai penyumbang keamanan, dilaksanakan pada kawasan yang jauh dari daratannya. Peran itu dapat dilihat dalam operasi Amerika Serikat di Afghanistan, Irak dan Teluk Persia. Sebagaimana diketahui, selain mengirim kekuatan darat, Australia juga menyebarkan kekuatan laut ke Teluk Persia untuk beroperasi dengan kekuatan koalisi dalam tajuk maritime security operation.

Tentang hubungan kerjasama keamanan jangka panjang, selain menyorot soal kerjasama keamanan Australia dengan Indonesia, India, Inggris, Jepang dan Selandia Baru, tak dilewatkan pula eksistensi Five Power Defence Arrangement (FPDA). Hal itu menunjukkan bahwa FPDA masih eksis di kawasan Asia Tenggara dan bekerja dalam kerangka kepentingan Australia. Sebagai contoh, negara-negara FPDA saat ini terlibat dalam operasi stabilisasi di Timor Timur.

Pada bab ini, hendaknya tidak luput pula disorot tentang joint and integrated organisation. Bagi Australia, jointness mengacu pada kerja bersama ketiga Angkatan (Angkatan Darat, Laut dan Udara) di  bidang  operasi. Guna  menciptakan  jointness, dikembangkan network centric warfare lewat penggunaan secara maksimum komunikasi dan teknologi informasi untuk menghubungkan antar sensor dan sistem senjata, agar para komandan di lapangan dapat berbagi pemahaman tentang lingkungannya. Pesannya adalah Australia kian maju dalam mengaplikasikan revolution in military affairs (RMA).

Tiga bab tersisa dalam Defence Update 2007 masing-masing membahas tentang operasi-operasi yang saat ini tengah digelar oleh Australia, rencana pembangunan kekuatan dan rencana pengembangan sumber daya pertahanan. Menyangkut rencana pembangunan kekuatan laut, Defence Update 2007 menguraikan pengadaan tiga kapal perusak berkemampuan peperangan udara dan dua kapal amfibi. Selain itu, Australia tengah memodernisasikan sensor dan senjata kapal fregat kelas Anzac senilai Aus$ 3 milyar.[x]

3. Analisis Terhadap Defence Update 2007 

Diskusi tentang keamanan nasional Australia harus berangkat dari persepsi ancaman yang dianut olehnya. Sebagai negara yang berada di belahan selatan (down under), Australia berpandangan ancaman berasal dari utara. Pandangan demikian antara lain muncul karena pengalaman di masa lalu, misalnya saat Perang Dunia Kedua. Sehingga dalam strategi pertahanan Australia, komponen maritim harus melakukan sea denial pada Sea-Air Gap di bagian utara benua.[xi]

Dikaitkan dengan Defence Update 2007, dari aspek kebijakan pertahanan, pada dasarnya tidak banyak hal baru, selain penegasan akan aspirasi Australia untuk menjadi pemimpin dan kontributor bagi keamanan kawasan dan global. Untuk mencapainya, secara internal Australia melakukan pembenahan di dalam bidang pertahanan, seperti disinggung pada Bab 5 dan 6. Menggunakan istilah yang populer, kekuatan pertahananAustralia tengah melakukan transformasi untuk menjawab tantangan terhadap kepentingan nasional Australia di kawasan dan dunia.

Peran keamanan Australia di kawasan pada satu sisi karena restu dari Amerika Serikat  (faktor eksternal)  dan  di  sisi lain   didorong   oleh  ambisi Australia sendiri (faktor internal). Faktor yang terakhir tidak dapat dipisahkan dari tiga pemikiran yang berkembang di Australia. Pemikiran tersebut adalah aliran kontinentalis, regionalis dan globalis.[xii] Kalangan kontinentalis berpendapat bahwa Australia harus terus menempatkan prioritas tinggi dalam hubungan dengan negara-negara tetangganya. Prioritas tersebut didorong oleh kedekatan Australia dengan negara-negara kecil yang lemah dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia (Indonesia).

Kelompok regionalis memandang perubahan dinamis dalam perimbangan kekuatan Asia memberikan konsekuensi Australia untuk lebih memberikan perhatian pada kawasan tersebut. Sedangkan para penganut globalis berargumen adanya dua kondisi yang anomali, yaitu unilapolaritas (Amerika Serikat) dan kemunculan terorisme, menunjukkan bahwa perubahan paling strategis terjadi pada tingkat global.

Ketiga pemikiran tersebut menimbulkan kritik dari kalangan lainnya, khususnya menyangkut prioritas pertahanan Australia. Pertanyaan yang timbul terkait dengan sumber daya, yaitu bagaimana Australia mengalokasikan prioritas dalam ketiga pemikiran itu. Selama masaPerang Dingin,Australiabermitra dengan kekuatan besar yang bersahabat. ANZUS adalah implementasi dari kebijakanAustraliasaat itu.

Pada tahun 1970-1980-an kebijakan Pertahanan Australia menganut konsep self reliance, yaitu tidak bergantung pada negara lain. Setelah era itu, kebijakan pertahanan Australia berubah menjadi self reliance and partnership. Kebijakan yang hingga kini masih berlaku tersebut merupakan pendorong bagi Australia untuk menjalin kerjasama keamanan dengan beberapa negara, misalnya Indonesia dan Jepang. Di balik kebijakan itu, ada ambisi Australia untuk menjadi pemimpin keamanan kawasan.

Bagi Amerika Serikat, peran Australia di kedua kawasan bisa meringankan beban  yang  senantiasa  dihadapkan pada isu-isu keamanan global di kawasan dunia lainnya. Restu dari Amerika Serikat bukan sebatas dukungan politik, namun juga diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis bagi pembangunan kekuatan pertahanan Australia.[xiii]

Di antara program pembangunan kekuatan pertahanan yang mendapat bantuan teknis dari Amerika Serikat adalah Air Warfare Destroyer (program SEA 4000). Program SEA 4000 bermula dari laporan Defence White Paper 2000: Our Future Defence Force yang mengidentifikasi kerentanan armada Royal Australian Navy akan pertahanan udara dalam operasi jarak jauh. Sebagai tindak lanjut, Australia merancang program SEA 4000 guna menggantikan fregat berpeluru kendali kelas Oliver Hazard Perry dengan setidaknya tiga kapal berkemampuan pertahanan udara yang jauh lebih besar dan lebih mampu.

Menurut rencana pembangunan kekuatan Royal Australian Navy yang dikenal sebagai The Three Fleets, pada tahun 2015 kekuatan lautnya akan diperkuat setidaknya oleh dua air warfare destroyer, selain fregat kelas Oliver Hazard Perry dan kelas Anzac yang telah di-upgrade. Program SEA 4000 dimulai tahun 2003 dengan membuka tender pengadaan kepada beberapa galangan multinasional.

Untuk menyukseskan program SEA 4000, Australia meminta Amerika Serikat untuk diberikan akses pada teknologi Aegis Combat System. Permintaan itu disetujui, menjadika Australia negara kelima yang mendapatkan lisensi teknologi tersebut bagi Angkatan Laut-nya setelah Norwegia, Spanyol, Jepang dan Korea Selatan. Dukungan dari sekutunya membuat Australia berani mengumumkan pada 2004 bahwa program SEA 4000 akan menggunakan teknologi Aegis Combat System.

Ketiga kapal perusak kelas Hobart akan dibangun di galangan kapal ASC Pty Ltd, Adelaide. Proyek ini bernilai sekitar Aus$ 8 milyar dan kapalnya akan diserahkan pada tahun 2014, 2016 dan 2017. Kapal perusak yang digolongkan sebagai air warfare destroyer sebenarnya merupakan kapal multiguna, artinya mempunyai kemampuan peperangan atas air dan peperangan kapal selam. Meskipun dibangun atas dasar platform kapal fregat F-100 Spanyol, akan tetapi sistem sensornya mengadopsi teknologi Amerika Serikat, misalnya radar SPY-1 Aegis dan akan didukung dengan rudal permukaan ke udara RIM-66/67.

Kapal perusak kelas Hobart dirancang sepenuhnya interoperable dengan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat, karena kesamaan sistem sensor dan senjatanya. Dari aspek teknis, dapat ditarik ke dalam aspek politik yaitu menunjukkan betapa eratnya hubungan Amerika Serikat-Australia. Dan sekaligus menggambarkan bahwa kini dan ke depan kedua negara akan terus beroperasi dalam bentuk koalisi (operasi gabungan) menghadapi ancaman keamanan kawasan dan global.

5. Implikasi Terhadap Indonesia 

Sesuai dengan kebijakan pertahanan yaitu self reliance and partnership,Australia berkepentingan untuk mengikatIndonesia dalam bentuk kerjasama keamanan. Hubungan Indonesia-Australia sejak dulu selalu mengalami pasang surut, karena seringkali kedua negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Jikalau ditinjau secara obyektif menggunakan pandangan geopolitik, Australia lebih berkepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia daripada sebaliknya.

Oleh sebab itu, meskipun seringkali mencederai komitmen politiknya terhadap Indonesia, namun Australia akan terus berupaya mengikat Indonesia dalam beragam bentuk kerjasama keamanan. Misalnya, dibatalkannya Maintaining Security Agremeent 1995 oleh Indonesia karena keterlibatan Australia dalam pemisahan Timor Timur, mendorong Australia untuk kembali merangkul Indonesia. Hal itulah yang menjadi latar belakang ditandatanganinya The Framework for Security Cooperation Agreement 2006, dengan iming-imingAustralia mengakui kedaulatanIndonesia atas wilayah Irian Jaya.

Dengan penegasan secara gamblang akan aspirasi politik Australiauntuk menjadi pemimpin dan kontributor keamanan di dunia dan kawasan dalam Defence Update 2007, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi keadaan kontinjensi. Hal itu terkait dengan tercakupnya wilayah Indonesia dalam paramount defence interestAustralia. Seperti diketahui, selain beberapa daerah di kawasan Indonesia Timur yang rawan akan pergolakan, negeri itu juga berkepentingan terhadap ALKI II dan III.

Mengacu pada Buku Putih Pertahanan 2000, controlling sea and air approaches merupakan salah satu tugas kekuatan maritim Australia, selain peran dalam keamanan maritim pada kawasan yang lebih luas (wider region). Tak heran bila Australia ingin melakukan pengendalian pada jalur-jalur pendekat laut dan udara ke wilayahnya. Dikaitkan dengan program SEA 4000, dalam delapan tahun ke depan kemampuan proyeksi Australia ke kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya akan semakin meningkat.

Pada waktu itu, Royal Australian Navy akan semakin leluasa untuk memproyeksikan kekuatan jauh dari daratan Australia tanpa perlu khawatir terhadap perlindungan udara. Adanya kapal perusak kelas Hobart berkemampuan peperangan udara, diharapkan dapat menghadapi ancaman serangan udara yang dilancarkan oleh pesawat-pesawat tempur yang kemampuan setara atau bahkan mungkin lebih canggih dari pesawat F-18 Hornet Australia.

Pengadaan kapal perusak berkemampuan peperangan udara disandingkan pula dengan pembelian kapal amfibi bertonase 27.000 ton. Dengan tonase yang sedemikian besar, dapat diduga kapal tersebut akan digunakan untuk proyeksi kekuatan jauh dari daratan Australia. Memang saat ini salah satu masalah yang melingkupi Royal Australian Navy dalam menggelar proyeksi kekuatan adalah ketersediaan jumlah kapal. Sebagai contoh, pergeseran pasukan Australia ke Timor Timur tahun 1999 dibantu oleh beberapa kapal perang milik Amerika Serikat.

Bagi Indonesia, pengadaan kapal perusak berkemampuan peperangan udara dan kapal pendarat mempunyai implikasi politis dan operasional. Secara politik, implikasinya adalah Australia akan semakin memperkuat perannya dalam menata keamanan kawasan sesuai dengan kepentingannya. Modal politik untuk menata sudah ada, seperti yang dilakukan di Timor Timur dan Kepulauan Solomon. Adapun modal operasionalnya adalah kekuatan militer Australia yang semakin kuat.

Sedangkan secara operasional, kemampuan proyeksi kekuatan laut Australia akan semakin meningkat. Proyeksi kekuatan tersebut memang merupakan implementasi  dari  kebijakan   keamanan   nasional   Australia   secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, kapal-kapal perang Australia akan lebih sering malang melintang di perairan kita, baik di ALKI maupun bukan ALKI.

6. Penutup 

Defence Update 2007 merupakan penegasan akan aspirasi Australia untuk menjadi pemimpin dan kontributor bagi keamanan kawasan dan global. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan pembenahan melalui transformasi pertahanan. Transformasi tersebut mencakup pula pada aspek kekuatan laut, di mana kekuatan laut yang dibangun dirancang untuk dapat beroperasi secara jointness dengan kekuatan lainnya.

Bagi Indonesia, perlu diantisipasi secara politik dan operasional terhadap aspirasi politik Australia. Meskipun antara kedua negara saat ini terikat dengan Perjanjian Lombok, namun hendaknya Indonesia tidak terbuai akan hal tersebut. Selain melalui upaya diplomasi, pembangunan kekuatan laut Indonesia merupakan pilihan mutlak guna mengimbangi aspirasi politik Australia.

[i]. Information and Research Services, Department of The Parliamentary Library, A Foundation Paper on Australia’s Maritime Strategy. Hal.18-19
[ii]. Commonwealth of Australia. Australia’s National Security: A Defence Update 2007, hal.14-16
[iii]. Ibid, hal.18
[iv]. Ibid, hal.17
[v]. Ibid, hal.20
[vi]. Ibid, hal.26
[vii]. Ibid, hal.27
[viii]. Ibid
[ix]. Ibid, hal.31
[x]. Ibid, hal.51
[xi]. Op.cit, hal.19
[xii]. Lyon, Rod. Australia’s Strategic Fundamentals. ASPI Special Report, June 2007-Issue 6, hal.2
[xiii]. Misalnya pemberian teknologi untuk meningkatkan kemampuan kapal selam kelas Collins.

Posted in Kajian 2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>